Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) menekankan pentingnya pemerintah untuk memiliki data e-commerce resmi dan akurat serta memberikan edukasi guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi (IT). Sebab kedepannya, berbisnis berbasis internet tak bisa dihindari oleh siapapun.
 
Edukasi yang dibutuhkan itu bisa melalui edukasi formal maupun informal. Edukasi informal sudah dilakukan oleh beberapa grup BUMN yang ke daerah-daerah untuk mendidik masyarakat agar mereka bisa menjadi pebisnis ulung di bidang e-commerce.

Selain itu, edukasi formal juga harus diberikan agar semakin banyak tenaga kerja lokal terlatih di bidang IT, untuk meminimalisasi impor tenaga kerja di bidang IT dari negara lain. Selain itu, diharapkan regulasi pemerintah dapat memicu pertumbuhan industri e-commerce yang tergolong masih tergolong bayi.
 
"E-commerce bukannya tidak mau diatur, tapi layaknya bayi, di usia kami yang belum lama ini terlalu banyak diatur justru perkembangannya tidak bagus," kata Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung dalam acara Indonesia Business Forum, Live di TVOne, Kamis (14/9).
 
Selain masukan dari idEA, berbagai pelaku ekonomi lainnya juga menyampaikan beragam masukan pada pemerintah.  Bahlil Lahadia, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengatakan pemerintah harusnya tidak hanya fokus dalam pertumbuhan kawasan ekonomi, tetapi juga fokus pada penguatan skala usaha.
 
Sebab bangsa ini harus belajar dari sejarah. Yang menjadi benteng pertahanan perekonomian kita ketika krisis ekonomi itu usaha mikro kecil menengah (UMKM). UMKM mampu memberikan kontribusi 97% pada penciptaan lapangan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri, 98,9% dari total unit usaha di negeri ini adalah UMKM.
 
“Maka tak ada jalan lain, selain kita harus menguatkan UMKM. Kita tak hanya harus memperkuat kemampuan modal, tetapi juga kualitas sumber daya manusia UMKM,” kata Bahlil.
 
Sedangkan Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Rosan Roeslani mengakui kebijakan pemerintah dalam penciptaan kawasan ekonomi itu bagus. Tapi yang juga tak kalah penting adalah pemberian otonomi secara penuh. Hal ini untuk memangkas kerumitan birokrasi perizinan yang mempersulit investasi.
 
"Jadi kunci yang harus diambil oleh setiap kebijakan itu harus memperlancar masuknya investasi guna memberikan lapangan kerja, jangan justru sebaliknya," kata Rosan.
 
BPS pun menyambut baik masukan para pengusaha. Namun BPS juga menghimbau para pengusaha untuk kooperatif dengan BPS dalam sensus ekonomi. Sebab data sensus tersebut penting bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang dibutuhkan para pengusaha.
 
"Masih ada pengusaha yang tidak kooperatif dengan BPS, karena itu saya himbau teman-teman pengusaha untuk kooperatif dalam sensus ekonomi," kata Kepala BPS, Kecuk Suhariyanto.
 
Pemerintah pun menanggapi positif keinginan para pengusaha. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan sebenarnya beberapa masukan dari para pengusaha sudah dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengatasi kerumitan birokrasi, misalnya, pemerintah sudah merintis One Submission yang memudahkan pengusaha dalam mengajukan perizinan.
 
Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan pendidikan vokasi bekerja sama dengan Kadin. Hal ini untuk meningikatkan kemampuan SDM di bidang IT. "Hal ini bisa meperkuat e-commerce," kata Iskandar.