Basis data e-commerce yang akurat mutlak tersedia guna mendukung penyusunan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rutin dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), serta mendukung pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah khususnya mengenai transaksi online berlandaskan Perpres No.74 Tahun 2017 mengenai Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh BPS dengan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian serta Kementerian Kominfo melalui berbagai acara sosialisasi. Menindaklanjuti inisiatif tersebut serta dalam rangka mengevaluasi kegiatan perekaman transaksi e-commerce, BPS mengundang Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) dalam kegiatan Sharing Session terkait aspek legal perekaman data oleh BPS yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi BPS dengan pelaku usaha e-commerce.

Kegiatan ini diadakan di Gedung Badan Pusat Statistik, Jakarta pada hari Kamis, 11 Oktober 2018. Acara ini dihadiri oleh Ibu Sri Soelistyowati Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS, Ibu Melly Mersiana Bagian Hukum BPS, dan Bapak Bima Laga (Ketua Bidang Ekonomi Digital idEA) dan para pelaku kegiatan e-commerce serta para anggota idEA yang juga turut hadir dalam acara ini.

Dalam sesi diskusi Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) yang diwakili oleh Bapak Bima Laga menyampaikan bahwa idEA mendukung pengumpulan data melalui BPS dan mengajak para pelaku industri e-commerce khususnya para anggota idEA untuk ikut melakukan kegiatan pengumpulan data e-commerce ke BPS. Namun, idEA menyatakan BPS juga perlu memperhatikan kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Beberapa kendala yang juga disampaikan oleh para pelaku pada diskusi tersebut salah satunya mengenai banyaknya permintaan data dari pemerintah tidak hanya BPS, sehingga menyulitkan para pelaku usaha.