Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) berpandangan ada satu isu besar yang perlu ditambahkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Roadmap E-commerce, yakni financial inclusion atau literasi pembayaran. Demikian dikatakan Bima Laga, Ketua Bidang Pajak, Infrastruktur, Keamanan Siber idEA dalam acara Business Forum bertajuk "Profil Bisnis Industri E-commerce" yang diadakan Bank Negara Indonesia di Jakarta, Selasa (10/10).

Hal ini bisa membuat e-commerce semakin maju. Sebab hasil survei terhadap acara E-UKM yang diselenggarakan idEA menunjukkan 60% dari UKM yang dilatih masih melakukan transaksi informal melalui media sosial. Dan hanya 40% yang melakukan transaksi melalui marketplace.

Selain itu, survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga menunjukkan transaksi pembayaran perdagangan online  36% nya masih melalui anjungan tunai mandiri (ATM) da 14% masih cash on delivery (COD). Hal ini yang perlu menjadi perhatian, sebab transaksi perdagangan online idealnya melalui pembayaran online.

"Selain membuat e-commerce maju, program literasi pembayaran ini juga bagus untuk perbankan," kata Bima.

Oleh sebab itu, Bima memandang penting dimasukkannya isu literasi pembayaran dalam Perpres Road E-commerce. Saat ini, ada tujuh isu yang diatur dalam Perpres tersebut, yakni masalah pendanaan, pendidikan dan sumber daya manusia, logistik, pajak, keamanan siber, perlindungan konsumen dan infrastruktur komunikasi.